Rabu, 18 Oktober 2017

Banyak orang tidak mengira bahwa masalah yang paling serius dalam pendidikan saat ini adalah justru karena banyaknya sekolah. Masalah ini muncul saat kita mulai menyamakan antara pendidikan dengan persekolahan. Wajib belajar diartikan wajib sekolah. Ada asumsi yang sudah kuat di masyarakat, bahwa semakin lama sekolah pasti makin baik karena semakin terdidik. Padahal tidak sepenuhnya asumsi itu benar.



Oleh karena itu, pemerintah semakin banyak mendirikan sekolah, semakin banyak anggaran pendidikan digelontorkan, maka masyarakat akan semakin terdidik. Orang dengan gelar makin panjang, maka makin pula terdidik. Padahal, apakah benar seperti itu?

Coba kita lihat realita di lapangan. Tawuran pelajar sering terjadi antar sekolah, pornografi dan  angka seks bebas makin meningkat, narkoba menyebar bahkan hingga ke sekolah dasar, pejabat yang notabene berpendidikan tinggi makin korup, semakin banyak anggota DPR dan birokrat yang bergelar master dan doctor bahkan professor. Tapi lembaga DPR ternyata malah menjadi lembaga terkorup.

Persoalan pendidikan justru makin banyak. Menyontek berjama’ah saat Ujian Nasional, bahkan guru membantu siswanya saat ujian agar sekolah mendapat akreditasi yang lebih baik karena semua siswanya lulus, sertifikasi guru yang masih jeblok dan tidak meningkatkan kinerja pendidik, budaya baca yang masih rendah, sarana dan prasarana yang masih tidak layak, kekerasan di dunia pendidikan, serta makin meningkatnya penggangguran dari SMK ataupun perguruan tinggi, semua ini justru muncul dari sekolah. Berat mengatakannya, tetapi kenyataannya sekolah justru menjadi masalah dari pendidikan, bukan solusinya.

Kesalahan sekolah terbesar adalah kecenderungan untuk memberi kesan dan pesan sebagai satu satunya tempat belajar. Sekolah TK merasa terganggu saat ini dengan makin maraknya masyarakat membuat sendiri PAUD terpadu yang non formal. Anak petani dan nelayan usia sekolah tidak boleh pergi membantu keluarganya pergi ke laut atau ke sawah pada jam sekolah, karena ke laut atau ke sawah tidak dianggap sebagai kegiatan belajar.

Puncak masalah sekolah adalah Ujian Nasional. Lulus UN dijadikan acuan prestasi pendidikan oleh banyak pihak, terutama birokrat pendidikan. Anak semakin tertekan karena jika tidak lulus UN maka tidak memperoleh ijazah. Menjelang UN banyak ketakutan dan kekhawatiran, hingga banyak siswa yang stress,. Sehingga dibuatlah acara di sekolah sekolah doa bersama, puasa senin-kamis, dan tindakan aneh lainnya. Birokrat pendidikan mengatakan, UN memacu siswa untuk lebih giat belajar, tanpa UN siswa tidak akan terdorong untuk belajar. Karena tekanan psikologis ini makin tinggi menjelang UN, maka tak heran banyak kesurupan massal terjadi menjelang ujian.

Anehnya saat UN dirancang untuk ikut menentukan kelulusan siswa dari sekolah, Kemendikbud justru melakukan sertifikasi guru. Menentukan kelulusan murid adalah tanggung jawab profesionalitas guru yang terpenting, tapi sebaliknya kelulusan murid justru diserahkan pada mesin pemindai melalui UN. Ini jelas merampas kewenangan profesionalitas guru yang menjadikannya sebagai profesi yang harusnya dihormati. Tunjangan profesi hanyalah penghibur atas kebijakan ini yang sejatinya merampas kehormatan profesinya.



Wallahu 'alam  bi Shawab

#fitrahbasededucation
#pendidikanberbasisfitrah
#HEbATcommunity

Terimakasih sudah berkunjung dan berkomentar. Semoga bermanfaat

J A Z I L U L A . 2017 Copyright. All rights reserved. Designed by Blogger Template | Free Blogger Templates